Identifikasi Akar Masalah Dampak Stunting di Karo * Deputi II KSP Abetnego Tarigan : Pastikan Konvergensi Berjalan Efektif dan Target Prevalensi Hingga 14 Persen

KARO - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) RI Abetnego Tarigan, bersama sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan tim kesehatan dari KSP, Kamis (04/07-2024) melakukan verifikasi penanganan stunting di Posyandu Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Menurutnya, pemerintah selalu dan tetap berkomitmen untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen ditahun 2024.

Baca juga: 10 Pejabat Terkaya di Indonesia

"Guna mewujudkan target itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting, " ujarnya didampingi Kepala Dinas PMD Provsu Parlindungan Pane, Sekretaris BKKBN Provsu Yusrizal Batubara, Dinas Kesehatan Pemkab Karo dan Kepala Puskesmas Simpang Empat.

Baca juga: Bupati Deliserdang: Kepala Desa Sebagai Garda Terdepan Untuk Terus Pastikan Keberlanjutan Pembangunan Desa Di Kabupaten Deli Serdang

Dikatakannya, peraturan tersebut berdasarkan hasil survei kesehatan indonesia (SKI) tahun 2023, yang menunjukkan prevalensi stunting sebesar 21, 5 persen.

"Angka ini, kita masih perlu menurunkan sebesar 7, 5 persen hingga 2024 untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, ” tambah Abetnego.

Baca juga: Kemendagri: Dampak Kenaikan Muka Air Laut Harus Dilaksanakan Lintas Urusan Pemerintahan

Selain itu, KSP juga telah melakukan telaah kebijakan terkait belum tercapainya target penurunan stunting. Ada ditemukan empat masalah strategis dalam program penurunan stunting.

Baca juga: Puan Maharani: Indonesia Masih Akan Hadapi Ketidakpastian

"Diantaranya belum efektifnya koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting, minimnya anggaran intervensi gizi spesifik, belum optimalnya layanan Posyandu dan Ketahanan Keluarga, serta belum maksimalnya implementasi kerangka regulasi, " sebutnya.

Abetnego menegaskan bahwa saat ini sedang dilakukan intervensi serentak untuk memastikan konvergensi program berjalan dengan efektif.

Baca juga: Gerak Cepat PLN Siaga Kelistrikan Pemilu di Tengah Banjir Ibu Kota Jakarta

Begitu juga, terkait kebutuhan alat antropometri di setiap posyandu dan USG Puskesmas diseluruh Indonesia.

"Pemerintah telah memenuhinya, dan kami KSP ingin melihat perkembangan pelayanan Posyandu dan Intervensi Serentak yang sedang berjalan dan dilakukan, " pungkasnya mengakhiri.

(Anita Theresia Manua)